Dipanggail Jadi Saksi, Kuasa Hukum Lukas Enembe Meminta Keterangan KPK
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin mengirim surat keinginan verifikasi ke Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) pada Kamis 17 November 2022. Hal itu terkait dengan panggilan ke-2 nya dalam kasus suap dengan terdakwa Gubernur Papua masa 2018 sampai 2023.
Saat sebelum dicheck, kami meminta verifikasi pada KPK lebih dulu berkaitan dengan panggilan kami berdua, sebagai saksi dalam kasus yang jadikan client kami (Gubernur Papua Lukas Enembe) sebagai terdakwa," kata Roy dalam info tercatatnya pada, Jumat, 18 November 2022.
Roy menerangkan, saat sebelum mengirim surat verifikasi pada KPK faksinya sudah lakukan aduan ke pimpinan organisasi pengacara Peradi, Luhut MP Pangaribuan. Hal itu, katanya, untuk memperoleh anjuran saat sebelum mengadakan pengecekan di KPK sebagai saksi kasus suap Gubernur Papua, Lukas Enembe.
"Pokoknya Pak Luhut memberikan dukungan cara kami, dan akan membahas pengaduan kami sebagai usaha organisasi membuat perlindungan anggotanya," tutur Roy.
Dalam pada itu, Roy mengutarakan panggilan yang sudah dilakukan KPK harus mempunyai kepastian dengan memberi arah panggilan. Dia memandang sebagai seorang advokat ditugaskan membuat perlindungan client-nya sudah ditata oleh Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai pengacara.
"Di mana disebut dalam pasal itu, jika Pengacara tidak bisa dituntut baik secara perdata atau pidana dalam melakukan pekerjaan pekerjaannya dengan niat bagus untuk kebutuhan pembelaan client dalam sidang pengadilan," papar Roy.
Selanjutnya, Roy menjelaskan faksinya sudah lakukan pengiringan dan advokasi hukum pada Lukas Enembe berdasar wewenang yang diberi negara. Wewenang itu, katanya, diterangkan dalam ketetapan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengenai pengacara.
Roy akui jika ia tidak ada di Tempat Peristiwa Kasus (TKP) di saat kejadian gratifikasi Gubernur Papua itu. Dia memandang panggilan yang sudah dilakukan KPK padanya tidak sesuai dengan proses yang berjalan.
"Saat peristiwa, kami ada di lain tempat, kami tekankan jika kami, benar-benar tidak ketahuinya, dengarnya, menyaksikannya dan merasakannya. Hingga tidak pas seandainya penyidik KPK panggil kami untuk memberi info sebagai saksi dalam kasus a quo," terangnya.
Menurut Roy, seorang bisa diminta info sebagai saksi pada kasus bila memperoleh berbentuk bukti yang terdengar, disaksikan dan dirasakan sendiri. Hal itu, katanya, sesuai ketetapan Pasal 1 angka 26 KUHAP berkaitan seorang yang bisa memberi info buat kebutuhan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.
"Perlu kami berikan, THAGP saat lakukan pengiringan atau advokasi hukum, sudah memberi ruangan dan peluang selebar-luasnya ke penyidik, untuk lakukan pengecekan ke Gubernur Papua, di hari Kamis di rumah tinggalnya di Koya tengah, Jayapura," tutur Roy.
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya